AI Content Detector Chat GPT - Originality.AI

Featured

3.4(

87 ratings

)

ExtensionWorkflow & Planning10,000 users

7 support issues

tonibahabol W

Jan 22, 2024

jurnal

PENDAHULUAN
pemerinta rebuplik indonesia memberikan kewenangan kuhusus kepada pemerinta papua melal uiundang-undang nomor 21 tahun 2001tentang otonomi khusus,di satu rekulasi ini dasar kewenangan pemerinta papua untuk menentukan kebijakan dan starategi dalam rangka pembangunan namun wujud merupakan kehadiran negara di papua sebagai atas sumbanganan sumberdaya alam yang diberikan kepada negara dan pengelolananya lebih besar Triliunan rupiah dana yang bersumber dari PT fripot tempagapura papua,minyak bumi di manukwari dan kelapa sawit di kerom dll.
Fenomena dan kenyatan sangat berbeda dengan situasi sedang kita ikuti,dan demi kepuasan oknum penjabat papua juga selalu dapat mengorbankan rakyat kecil yang ada dibawah,kadang kalah korban karena kurangnya pendapatan ekonomi dalam kebutuhan keluarga,pembangunan di setiap kelurahan desa.setelah dievaluasi sektor yang satu ini tidak mengalami perubahan yang berarti.Penegasan ini beralasan karena muncul lima persoalan mendasar.keberlangsungan kehidupan masyarakat Papua di bidang ekonomi masih memprihantinkan, sebab masih ada masyarakat Papua
yang hidup dalam keterbelakangan. Alih-alih, mimpi indah Otsus sebagai jembatan emas menuju pembangunan berkeadilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat malah berubah menjadi mimpi buruk; terbelakang, timpang, dan miskin. Hasil temuan penting yang dilakukan Yoman (2012: 136), bahwa penduduk asli Papua masih dimarginalkan dari tanah leluhur mereka sendiri. Dengan kata lain, masyarakat Papua dianaktirikan (Waiombo dan Yuwoho, 2012: 24). Pada era pemberlakuan Otsus, hari-hari hidup masyarakat Papua dari segi ekonomi masih tetap ada pada sekalah berkekuran hidupa dalam kebutuhan sehari-hari bahkan opjeknya selalu berbandangan bawah segalah kewenanganya tertara di lingkaran pemimpin papua ada dalam ketiga dipinpinya namun seharusnya pemipin berpikir relaktif bagaiman akan memimpin segalah supjek dan opjektisfme yang perlu diketahui s,kalah stansi perlu realisasi edikasi fisiknya supaya dalam kepemimpinya menjadi tolak ukur yang baik dalam segalah pidang sedang membutukan uluran tangan pemimpin yang berkuasa. ini suatu hal yang mutlak indikasi pemimpin lebih tertara pada oposisi berkualtas pada indikasi yang tepat.
metode penelitian
penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Asumsi dasarnya, peneliti ingin menghasilkan data yang akurat, mendalam, dan komprehensif tentang kehadiran negara melalui kebijakan otonomi khusus di Papua. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 bersama para toko, kader,intelektual,mahasiwa dan para aktifis kemanusiaan di kelurahan Hinokobe kabupaten jayapura propinsi papua dengan berjumlah 87 orang peserta menghadiri dalam berkolaborasi ikatan mahasiswa seng- solo,bin ( IP2MSSB ) di jayapura. teknik wawancara secarah opsevasi dan dokumentasi peneliti mengkali persoalan yang terjadi di lapangan dengan kenataan asumsi menjalinkan data dan mempiripikasi untuk menjelaskan data penelitian yanag di kumpulkan. Hasil dalam pembahasan Kalangan telah mengetahui bawah telah terjadi diskriminatif dan kriminalisassi terhadap pemimpin papua di sudut pandang yang berbeda.bhakan dalam kepemimpian penjabat-penjabat papua di antara lain dalam perdekatan tahun 2020-2023 sebanyak penjabat papua yang sudah tiada di dunia nayta,
13 januari 2020 Benediktus Tambon Bupati Boven Digul,10 Feburuai 2020 Sendius Wonda kepala biro pemerinta setda propinsi papua,25 Agustus 2020 Paskalis Kocu Wakil Bupati Maybrat,13 september 2020 Habel melkias suwae bupati kabpupaten jayapura dua periode 9 september 2020 demas tokora ketua pokja adat mrp papua,15 oktober 2020 arkelaus asso angkota dpr papua,15 november 2020 yarus gwijangge bupati kabupaten nduga,14 desember 2020 letnan jendral tni herman asaribab wakil kepala staf angkatan darat ( ksad ),22 april 2021 robby omaleng kabupaten timka,20 april 2021demas p.mad acan bupati manokwari,2 h1 mei 2021 klemen tinal wakil gubernur papua,20 juni 2021 alex hesegem wakil gubernur periode 2006-2011,03 juli 2021 jhon siffy mirin angkota dpr ri dari faksi pan,23 juli 2021 demianus ijle anggota dpr ri papua barat,3 0ktober 2021 abock busup bupati kabupaten yahukimo 2016-2020,28 oktober 2021 piter kalakmabin wakil bupati kabupaten pengunungan bintang dan yang terakir 28 desember 2023 lukas enembe gubernur propinsi papua.

kami temui dalam penelitia bahwa opsus membawah opteriter yang buruk terhadap orang papua maupun penjabat papua karena opjektif menjadi pempimpin pasti ada ukuran dalam kepemimpinannya karismatik pasti ada nilai tersendiri dai pemerinta pusat terhadap penjabat papua.opsus telah gagal negara memanusikan manusiaa papua yang sedang derita dari daerah kelagiran sendiri tentu ada berpikir minder dan primitif suatu waktu akan ada cerita terhadap anak cucu jika ada kemajuan dan kemakmuran jelang waktu yang tidak kami tentukan terhadap rekenerasi akan lahir di tanah ini.Perlu mengubah paradigma pihak-pihak tertentu terkait pemberian Otsus dari pemeritah pusat kepada

tonibahabol W

Jan 22, 2024